Samarinda, 27 Februari 2025 - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Samarinda berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis (27/2). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Massa aksi secara bergantian berorasi, menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat. Mereka mengamati bagaimana Pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan visi misinya yang tertuang dalam Asta Cita dengan delapan misi utama. Namun, menurut GMNI Samarinda, pemerintahan saat ini justru menunjukkan pola yang tidak berpihak kepada rakyat dan cenderung gagal dalam pengelolaan negara.

Dalam orasi mereka, para peserta aksi menyoroti tujuh persoalan penting yang menjadi catatan kritis selama berlangsungnya pemerintahan ini, di antaranya:

1. Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 2025 - Kebijakan ini dinilai memangkas anggaran kementerian dan lembaga negara secara signifikan, berdampak pada menurunnya pelayanan publik serta meningkatkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat efisiensi anggaran.

2. Represifitas terhadap gerakan rakyat - GMNI menyoroti tindakan represif terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka, seperti yang terjadi di Muara Badak, di mana aksi massa kerap dibungkam dengan kekerasan dan penahanan.

3. Konflik Agraria - Persoalan pertanahan yang belum terselesaikan menjadi sumber ketegangan sosial yang semakin meningkat, dengan pemerintah dinilai gagal dalam menuntaskan sengketa antara masyarakat dan korporasi besar.

4. Problematika Program Strategis Nasional (PSN) - Sejumlah proyek PSN, seperti pembangunan IKN dan Rempang Eco City, dikritik karena dianggap mengorbankan rakyat melalui skema penggusuran paksa.

5. Pemotongan Anggaran Pendidikan - Pemerintah dikritik atas kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan melalui INPRES No. 1 Tahun 2025, yang dinilai menunjukkan kurangnya komitmen terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia.

6. Program Makan Bergizi Gratis - Program ini mendapat sorotan karena dikhawatirkan menimbulkan pembengkakan anggaran, rawan terhadap tindak korupsi, serta berpotensi menyebabkan keracunan massal akibat kurangnya pengawasan kualitas makanan.

7. Insiden Penabrakan Jembatan Sungai Mahakam - Kejadian ini dianggap sebagai persoalan serius yang dapat membahayakan keselamatan warga dan menghambat aktivitas masyarakat akibat penutupan jembatan untuk perbaikan.

Sekitar pukul 16.30 Wita, massa aksi melakukan pembakaran ban sebagai bentuk simbolisasi protes mereka. Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan.

Akhirnya, pada pukul 17.56 Wita, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh GMNI Cabang Samarinda resmi berakhir. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib tanpa insiden yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya

Kesbangpol Kota Samarinda dan BEM Fisipol Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Jalin Komunikasi untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilu

TINGGALKAN KOMENTAR