Tentang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Era reformasi 1997/1998 diasumsikan sebagai era kebebasan dimana publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh pemerintahan. Namun semangat reformis yang muncul belum menemui cita-cita reformasi yang hakiki sehingga menimbulkan anomaly reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial yang justeru mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu : Pertama, Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, dan Kedua, tingginya minat dan partisifasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent).
Walau di barengi dengan dampak negative yang tak kalah bombastisnya yaitu, semangat nasionalisme semakin berkurang, kebebasan yang kebablasan, lebih lengutamakan kepentingan pribadi/golongan, terancamnya integritas nasional, bangsa Indonesia terjebak dalam konflik sosial (vertikal / Horizontal) demo anarkis, kritik hujat menghujat, tuntutan merdeka dan separatisme dan terjadinya Konflik sosial akibat dari ketidak adilan dan ketidak merataan pembangunan (Disparitas)
Buntut dari reformasi juga adalah menjamurnya Ormas/LSM yang berkeinginan untuk mengawasi semua aktivitas pemerintahan. Tetapi disayangkan tanpa adanya control yang jelas serta minimnya kualitas SDM sebagian Ormas/Lsm, yang pada akhirnya justeru berdampak negative dan tak searah dengan cita-cita reformasi.
Maka atas dasar hal tersebut dalam gerakan reformasi seharusnya dapat menciptakan masyarakat yang mempunyai budaya taat hukum sebagai syarat Negara demokratis. Disinilah tujuan Badan Kesbangpol memenuhi tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi dibidang Politik khususnya di Kota Samarinda.
Untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD diperlukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal. Analisis lingkungan strategis sangat diperlukan guna memperoleh gambaran mengenai kondisi internal dan ekternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kajian tersebut dapat dilakukan dengan SWOT analisis, untuk mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan internal (internal strength and weakness) serta peluang dan ancaman / tantangan eksternal (eksternal opportunity and threat). Dengan kata lain, kegunaan analisis lingkungan strategis ini berguna untuk :
-
Kerusakan ekosistem yang ada di sungai Mahakam seperti berkurangnya jumlah ikan pesut khas Samarinda;
-
Rusaknya kawasan hutan akibat penebangan liar dan penambangan batu bara.
-
Bencana banjir, tanah longsor, kemarau yang cukup meningkat.
-
Pencemaran lingkungan akibat limbah industri ataupun limbah rumah tangga.
Analisis lingkungan internal dan eksternal dapat dilakukan dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Keempat unsur tersebut akan disajikan dibawah ini.
1. Analisis Lingkungan Internal
Analisis lingkungan internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Analisis internal pada hakikatnya analisis dan evaluasi atas posisi, kinerja, permasalahan dan potensi organisasi. Analisis ini berupa (1) struktur organisasi secara rinci, termasuk susunan dan komposisi pengurus. (2) efektivitas organisasi termasuk efektivitas internal (3) tingkat pemberdayaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia (4) biaya operasi dan faktor pendukung lainnya.
A. Kekuatan (Strength)
-
Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
-
Adanya Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda;
-
Adanya SOP (Standard Operating Prosedur) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
-
Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal;
-
Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
-
Adanya sarana dan prasarana yang cukup;
B. Kelemahan (Weakness)
-
Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas;
-
Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan OPD;
-
Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bias dilaksanakan secara maksimal;
-
Belum optimal sistem informasi dan data base yang terintegrasi.
2.Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis lingkungan eksternal pada hakikatnya merupakan intervensi tantangan/ancaman dan peluang yang dihadapi organisasi yang berupa ekonomi, teknologi, sosial budaya, ekologi, politik, geografi dan kamtibmas bahkan kini berkembang istilah baru dalam bidang politik geopolitik dan geostrategis. Adapun faktor-faktor eksternal yang perlu mendapat pengkajian sebagai berikut :
1. Luasnya cakupan wilayah dan Kondisi geografis.
2. Pemberdayaan FKUB, FPK, FKDM, TKDD dan P4GN-PN yang belum maksimal.
3. Kurangnya pendidikan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat
A. Peluang ( Opportunity )
-
Stabilitas daerah yang cukup kondusif;
-
Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi;
-
Banyaknya organisasi di masyarakat;
-
Kerjasama yang baik antar instansi vertikal
B. Ancaman (Threath)
-
Adanya potensi terjadinya konflik;
-
Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada;
-
Kenakalan remaja dan Narkoba;
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan pembangunan yang diperkirakan terjadi pada 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), maka ditetapkan isu strategis pembangunan yang meliputi Demokratisasi, Integrasi Sosial, Toleransi Beragama, Pembauran bangsa, Pemberdayaan dan akses politik masyarakat.
Untuk mewujudkan situasi lingkungan kondusif bagi kehidupan inovatif dengan agenda terwujudnya kerukunan bangsa dan politik terdapat beberapa tantangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban antara lain:
-
-
-
Pertambahan penduduk yang sangat cepat sehingga kesulitan memonitor aktifitas masyarakat secara optimal.
-
Partisipasi masyarakat dalam berpolitik masih kurang.
-
Kesenjangan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial
-
Letak wilayah Samarinda seperti daerah pegunungan dapat menghambat dalam memantau kegiatan masyarakat.
-
Penegakan hukum terhadap pelanggar hukum masih tebang pilih.
-
Pembangunan daerah kurang memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat
-
-