Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, yang membagi Urusan Perlindungan Masyarakat berada dalam lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diusul Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun  2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 Khususnya mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka untuk menyesuaikan kondisi dalam pelaksanaan kedinasan dan beban pekerjaan, serta untuk memudahkan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda dengan pemerintah Provinsi dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis maka Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat kemudian kembali mengalami Perubahan Nomenklatur dan Fungsi dan Namanya kemudian berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.